ARTI KATA BAHASA INDONESIA

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah. Perlu digaris bawahi, pelimpahan wewenang di sini adalah hanya sebatas wewenang administrasi, untuk wewenang politik tetap dipegang oleh pemerintah pusat.

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. 

sentralisasi adalah memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil manager atau yang berada di suatu puncak pada sebuah struktur organisasi.

Fasisme (/ fæʃɪzəm /) adalah, gerakan radikal ideologi nasionalis otoriter politik. Fasis berusaha untuk mengatur bangsa menurut perspektif korporatis, nilai, dan sistem, termasuk sistem politik dan ekonomi.

Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama.

 komunisme atau idealisme komunisme adalah paham yang merupakan sebagai bentuk reaksi atas perkembangan masyarakat kapitalis yang merupakan cara berpikir masyarakat liberal.

Profesionalitas bersasal dari kata profesi yang berartikan suatu jabatan
atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya.

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatifKehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility),^[1]yang dapat dipertanyakan (answerability), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai ketidakbebasan (liability) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat problembilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.

Transparan seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggung-jawaban.

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan).^[1] Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) "kekuasaan rakyat",^[2] yang dibentuk dari kata δῆμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (Kratos) "kekuasaan", merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM.

pelayanan prima (service excellence) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. 

Efisiensi dalam ilmu ekonomi digunakan untuk merujuk pada sejumlah konsep yang terkait pada kegunaan pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa.

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. 

sup·re·ma·si /suprémasi/ n kekuasaan tertinggi (teratas)

le·ga·li·tas /légalitas/ n perihal (keadaan) sah; keabsahan

to·ta·li·ter /totalitér/ a bersangkutan dng pemerintahan yg menindas hak pribadi dan mengawasi segala aspek kehidupan warganya: negara — , negara yg menganut paham totaliterisme

Amandemen adalah proses perubahan terhadap ketentuan dalam sebuah peraturan. 

judicial review adalah doktrin di mana tindakan legislatif dan eksekutif dapat ditinjau (dan pembatalan mungkin) oleh pengadilan.

me·mo·ran·dum /mémorandum/ n 1 nota atau surat peringatan tidak resmi; 2 surat pernyataan dl hubungan diplomasi; 3 bentuk komunikasi yg berisi saran, arahan, atau penerangan

republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden.

di·na·mi·ka n 1 Fis bagian ilmu fisika yg berhubungan dng benda yg bergerak dan tenaga yg menggerakkan; 2 gerak (dr dalam); tenaga yg menggerakkan; semangat;
– kelompok gerak atau kekuatan yg dimiliki sekumpulan orang dl masyarakat yg dapat menimbulkan perubahan dl tata hidup masyarakat yg bersangkutan; — pembangunan gerak yg penuh gairah dan penuh semangat dl melaksanakan pembangunan; — sosial gerak masyarakat secara terus-menerus yg menimbulkan perubahan dl tata hidup masyarakat yg bersangkutan

kabinet adalah suatu badan yang terdiri dari pejabat pemerintah senior/level tinggi, biasanya mewakili cabang eksekutif. Kabinet dapat pula disebut sebagai Dewan Menteri,Dewan Eksekutif, atau Komite Eksekutif, penyebutan ini tergantung pada sistem pemerintahannya dan diketuai oleh presiden atau perdana menteri sebagai pimpinan kabinet

mosi adalah keputusan rapat, msl parlemen, yg menyatakan pendapat atau keinginan para anggota rapat; 
-- kepercayaan mosi yg menyatakan wakil rakyat percaya kpd kebijakan pemerintah (pengurus organisasi dsb)

par·le·men /parlemén/ n badan yg terdiri atas wakil-wakil rakyat yg dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan negara; dewan perwakilan rakyat;
– darurat dewan perwakilan rakyat (darurat) yg dibentuk dl keadaan luar biasa krn tidak dapat mengadakan pemilihan umum secara biasa

Monarki, berasal dari bahasa Yunani monos (μονος) yang berarti satu, dan archein (αρχειν) yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. 

monarki absolut a/  pemerintahan dikepalai oleh seorang raja, ratu, syah, atau kaisar yang kekuasaannya tidak terbatas.

Monarki konstitusional adalah sejenis monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui Raja, Ratu, atau Kaisar sebagai kepala negara.

tri·as po·li·ti·ka n Pol pengelompokan kekuasaan negara atas kekuasaan legislatif (kekuasaan membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (kekuasaan melaksanakan undang-undang), dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan mengadili)

founding fathers  a/ bapak pendiri atau pemerdeka suatau kenegaraan

Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm dalam bahasa Jerman) adalah kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental.

oto·ri·ter /otoritér/ a berkuasa sendiri; sewenang-wenang

Impeachment adalah proses formal di mana seorang pejabat yang dituduh melakukan kegiatan melanggar hukum, hasil yang, tergantung pada negara, mungkin termasuk penghapusan resmi yang dari kantor serta hukuman pidana atau perdata.

struk·tu·ral a berkenaan dng struktur

karakteristik diambil dari bahasa Inggris yakni characteristic, yang artinya mengandung sifat khas. Ia mengungkapkan sifat-sifat yang khas dari sesuatu.

Eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggungjawab untuk menerapkan hukum.

Legislatif adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum.

Yudikatif adalah Lembaga kehakiman (atau kejaksaan) terdiri dari hakim, jaksa dan magistrat dan sebagainya yang biasanya dilantik oleh kepala negaramasing-masing.

bi·ka·me·ral n sistem lembaga perwakilan rakyat yg terdiri atas dua kamar atau dua badan legislatif (spt di Inggris ada House of Lords dan House of Common)

so·si·a·li·sa·si n 1 usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum (milik negara): tradisi tidak memperlancar proses — perusahaan milik keluarga

 institusi adalah norma atau aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus.

eks·pli·sit /éksplisit/ a gamblang, tegas, terus terang, tidak berbelit-belit (sehingga orang dapat menangkap maksudnya dng mudah dan tidak mempunyai gambaran yg kabur atau salah mengenai berita, keputusan, pidato, dsb); tersurat

 hak imunitas a/ hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan

Oposisi dalam dunia politik berarti partai penentang di dewan perwakilan dsb yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa.

Koalisi adalah persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur, di mana dalam kerjasamanya, masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. 

hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.